PKS Bantah Kalah di Sulsel Karena Isu Perda Syariah

Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring, di Sulawesi Selatan anggota DPRD PKS hanya tujuh dari 100 anggota dewan. "Untuk membuat Perda harus melalui persetujuan legislatif dan eksekutif. Jadi hal ini bukan kewenangan PKS sebagai partai," jelasnya.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah kekalahan koalisi pengusung Amin Syam di Sulawesi Selatan (Sulsel) karena isu Perda Syariat Islam yang dihembuskan PKS.

"Yang membawa isu Perda Syariah adalah kelompok Abdul Azis Qahhar Muzakkar," kilah Presiden PKS Tifatul Sembiring di sela Konferensi Pers Silaturahmi Nasional Kepala Daerah dukungan PKS di Restoran Ratu Kuring, Buncit, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2007).

Tifatul mengatakan, di Sulawesi Selatan anggota DPRD PKS hanya tujuh dari 100 anggota dewan.

"Untuk membuat Perda harus melalui persetujuan legislatif dan eksekutif. Jadi hal ini bukan kewenangan PKS sebagai partai," jelasnya.

Menurut Tifatul, Perda Syariat tidak wajib untuk diundangkan. Yang paling penting adalah dijalankan.

"Syariah itu kan aturan agama. Jadi jalankan saja oleh masing-masing pemeluknya," pungkasnya.




SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.

PKS Bantah Kalah di Sulsel Karena Isu Perda Syariah

Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring, di Sulawesi Selatan anggota DPRD PKS hanya tujuh dari 100 anggota dewan. "Untuk membuat Perda harus melalui persetujuan legislatif dan eksekutif. Jadi hal ini bukan kewenangan PKS sebagai partai," jelasnya.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah kekalahan koalisi pengusung Amin Syam di Sulawesi Selatan (Sulsel) karena isu Perda Syariat Islam yang dihembuskan PKS.

"Yang membawa isu Perda Syariah adalah kelompok Abdul Azis Qahhar Muzakkar," kilah Presiden PKS Tifatul Sembiring di sela Konferensi Pers Silaturahmi Nasional Kepala Daerah dukungan PKS di Restoran Ratu Kuring, Buncit, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2007).

Tifatul mengatakan, di Sulawesi Selatan anggota DPRD PKS hanya tujuh dari 100 anggota dewan.

"Untuk membuat Perda harus melalui persetujuan legislatif dan eksekutif. Jadi hal ini bukan kewenangan PKS sebagai partai," jelasnya.

Menurut Tifatul, Perda Syariat tidak wajib untuk diundangkan. Yang paling penting adalah dijalankan.

"Syariah itu kan aturan agama. Jadi jalankan saja oleh masing-masing pemeluknya," pungkasnya.




SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.